Tuesday, January 15, 2008

Nelayan Sapeken Makan Aking

Gara-gara gelombang tinggi dan angin kencang yang hampir dua bulan menerjang Pulau Sapeken, kini sekitar 4.000 nelayan warga kepulauan di Kec Sapeken tidak bisa melaut. Maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah stok makanan habis—mereka makan aking pengganti beras.

Menurut Asnawi, nelayan asal Desa Paliat, Kec Sapeken, keadaan ini sangat meprihantinkan, karena seluruh stok yang dimiliki nelayan sudah habis, termasuk sembako. Semula nelayan memperkirakan, badai hanya akan berjalan sebulan, setelah itu normal. Namun perkiraan itu meleset, membuat mereka kesulitan mendapatkan sembako lantaran tidak punya duit untuk membeli. Sementara pasokan sembako dari daratan juga berkurang akibat gelombang tinggi.

Keadaan ini, lanjut Asnawi, tidak hanya terjadi di Pulau Paliat-Sepeken, di pulau lain seperti Salarangan, Saebus, Sabunten, Sakala, Sarendeng, Sadulang, Sapangkur Kecil, dan sekitar sepuluh pulau lainnya, megalami hal serupa, mereka tengah mengalami kesulitan berbagai kebutuhan pokok. Nelayan lulusan IAIN Surabaya itu membeberkan, krisis di beberapa pulau tersebut juga dikhawatirkan akan menjadi benacana kelaparan. "Tolong hal ini disampaikan kepada bupati," tuturnya.

Anggota DPRD Sumenep asal Sapeken, Badrul Aini membenarkan tentang warga di gugusan pulau Sapeken telah terjadi kekurangan sembako, akibat tidak ada pasokan ke sana karena ombak cukup kuat. Ia menambahkan, tidak hanya persoalan ombak yang membuat warga kepulauan makan aking. Namun faktor kemiskinan yang membuat nelayan makan aking. Karena hampir setiap hari, nelayan menggunakan aking sebagai makanan sehari-hari. "Mereka itu adalah nelayan miskin yang hidup di 21 pulau kecil dan tak terjangkau transportasi umum. Mereka kurang mendapat perhatian Pemkab,” ujar pria yang juga Direktur Badrul Aini Foundation. (BAF), Sabtu (12/1).

Anggota dewan dari PKS itu menegaskan, beberapa waktu lalu Pemkab menyalurkan bantuan pangan ke nelayan miskin, namun jumlahnya sangat kecil. Dan pemberian bantuan dari Pemkab tidak tepat waktu. Sebab pemberian jatah bantuan pangan, diberikan ketika keadaan relatif normal. Mestinya sebulan menjelang badai, bantuan tersebut disimpan di Kantor Kecamatan, kemudian dibagikan setelah badai terjadi.

Ia berharap Pemkab segera mencairkan dana tanggap darurat untuk masyarakat di Sapeken. Karena dana yang tersedia Rp 300 juta itu diperkirakan sangat cukup untuk menanggulangi kurang pangan di kepulauan. Dana tanggap darurat itu, lanjut anggota Komisi D itu, telah tersedia di Dinas Kesejahtraan Sosial Sumenep, tinggal mencairkan saja.

Sementara Kadis Kesejahtraan Sosial Sumenep, H . Syaiful Anwar SH, ketika dihubungi lewat HP-nya tidak diangkat. Demikian pula Kabid Bantuan Sosial Dinkesos, Drs H Ali Rahmad Msi, Hp nya tidak aktif. (far)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home